CAT CPNS 2024 - Simulator Profesional

#1 - TWK Benar (+5)

Dalam UUD 1945 Pasal 30 disebutkan bahwa 'Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara'. Hal ini merupakan implementasi dari sila...

Jawaban Anda:
C. Persatuan Indonesia

Kunci Jawaban:
C. Persatuan Indonesia

Pembahasan:

Pasal 30 UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, yang merupakan implementasi dari sila ke-3 Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia.

#2 - TWK Salah (0)

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan pemilihan umum yang bebas dan adil. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan:

Jawaban Anda:
C. Hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat

Kunci Jawaban:
E. Pemilihan umum yang bebas dan adil

Pembahasan:

Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah prinsip demokrasi yang penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar ini'.

#3 - TWK Benar (+5)

Dalam konteks penerapan sila ke-5 Pancasila, 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membeda-bedakan antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau sosial-ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip:

Jawaban Anda:
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban:
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembahasan:

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip yang terkait dengan sila ke-5 Pancasila. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab'.

#4 - TWK Salah (0)

Pasal 34 UUD 1945 menentukan bahwa 'Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara'. Ini merupakan implementasi dari:

Jawaban Anda:
D. Kewajiban pemerintah untuk menyediakan layanan sosial

Kunci Jawaban:
C. Prinsip keadilan sosial dalam bidang kesejahteraan

Pembahasan:

Pasal 34 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang merupakan prinsip keadilan sosial dalam bidang kesejahteraan.

#5 - TWK Benar (+5)

Pasal 28E UUD 1945 menentukan bahwa 'Identitas bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila'. Ini menegaskan bahwa:

Jawaban Anda:
A. Pancasila sebagai dasar negara

Kunci Jawaban:
A. Pancasila sebagai dasar negara

Pembahasan:

Pasal 28E UUD 1945 menegaskan Pancasila sebagai identitas bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, yang berarti Pancasila merupakan dasar negara.

#6 - TWK Benar (+5)

Dalam UUD 1945 Pasal 34 disebutkan bahwa 'Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara'. Hal ini merupakan implementasi dari sila...

Jawaban Anda:
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban:
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembahasan:

Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang merupakan implementasi dari sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#7 - TWK Benar (+5)

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila ke-4 Pancasila yang berbunyi 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan' mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Dalam konteks ini, lembaga perwakilan rakyat di Indonesia adalah?

Jawaban Anda:
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Kunci Jawaban:
A. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Pembahasan:

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPR memiliki peran penting dalam membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan.

#8 - TWK Benar (+5)

Pasal 27 UUD 1945 menyatakan bahwa 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya'. Hal ini mengacu pada prinsip:

Jawaban Anda:
B. Kesetaraan hak dan kewajiban warga negara

Kunci Jawaban:
B. Kesetaraan hak dan kewajiban warga negara

Pembahasan:

Pasal 27 UUD 1945 menegaskan kesetaraan semua warga negara di depan hukum dan dalam pemerintahan, yang merupakan prinsip dasar negara hukum.

#9 - TWK Benar (+5)

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila ke-2 Pancasila yang menegaskan tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung makna bahwa...

Jawaban Anda:
A. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat

Kunci Jawaban:
A. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat

Pembahasan:

Sila ke-2 Pancasila menegaskan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kesempatan yang sama.

#10 - TWK Benar (+5)

Dalam konteks sila ke-3 Pancasila, 'Persatuan Indonesia', upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan melalui:

Jawaban Anda:
B. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia

Kunci Jawaban:
B. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia

Pembahasan:

Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan memfasilitasi mobilitas, komunikasi, dan integrasi ekonomi.

#11 - TWK Benar (+5)

Dalam pengamalan sila ke-2 Pancasila, 'Manusia yang adil dan beradab', upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dapat dilakukan melalui:

Jawaban Anda:
A. Pengembangan pendidikan yang merata dan bermutu

Kunci Jawaban:
A. Pengembangan pendidikan yang merata dan bermutu

Pembahasan:

Pengembangan pendidikan yang merata dan bermutu dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan merupakan salah satu bentuk pengamalan sila ke-2 Pancasila.

#12 - TWK Benar (+5)

Dalam konteks pengamalan sila ke-4 Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan, apa yang dimaksud dengan permusyawaratan?

Jawaban Anda:
A. Musyawarah untuk mencapai mufakat

Kunci Jawaban:
A. Musyawarah untuk mencapai mufakat

Pembahasan:

Permusyawaratan dalam sila ke-4 Pancasila berarti proses bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan atau mufakat bersama, yang mencerminkan nilai demokrasi dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan.

#13 - TWK Benar (+5)

Dalam konteks sila ke-3 Pancasila, 'Persatuan Indonesia', upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dapat dilakukan melalui:

Jawaban Anda:
B. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia

Kunci Jawaban:
B. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia

Pembahasan:

Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan seluruh wilayah Indonesia dapat memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan memfasilitasi mobilitas, komunikasi, dan integrasi ekonomi.

#14 - TWK Salah (0)

Dalam konteks penerapan sila ke-4 Pancasila, 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan', pemerintah daerah harus memastikan bahwa keputusan yang diambil merupakan hasil dari proses musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan:

Jawaban Anda:
A. Pemilihan umum yang bebas dan adil

Kunci Jawaban:
B. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif

Pembahasan:

Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah prinsip demokrasi yang penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar ini'.

#15 - TWK Benar (+5)

Pasal 30 UUD 1945 menyebutkan tentang 'usaha pertahanan dan keamanan negara' yang dilaksanakan oleh TNI dan POLRI. Hal ini terkait dengan pengamalan sila ke-?

Jawaban Anda:
C. Persatuan Indonesia

Kunci Jawaban:
C. Persatuan Indonesia

Pembahasan:

Pasal 30 UUD 1945 yang membahas tentang pertahanan dan keamanan negara, terkait dengan sila ke-3, Persatuan Indonesia, karena menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan keutuhan wilayah negara.

#16 - TWK Benar (+5)

Sila ke-3 Pancasila, 'Persatuan Indonesia', menekankan pentingnya mempertahankan dan mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membeda-bedakan antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau sosial-ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip:

Jawaban Anda:
A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban:
A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembahasan:

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip yang terkait dengan sila ke-3 Pancasila. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab'.

#17 - TWK Salah (0)

Dalam konteks penerapan sila ke-2 Pancasila, 'Kemanusiaan yang adil dan beradab', pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membeda-bedakan antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau sosial-ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip:

Jawaban Anda:
A. Penghargaan terhadap keanekaragaman budaya

Kunci Jawaban:
C. Hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat

Pembahasan:

Hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat adalah prinsip yang terkait dengan sila ke-2 Pancasila. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'.

#18 - TWK Benar (+5)

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan:

Jawaban Anda:
E. Pelayanan publik yang efisien dan efektif

Kunci Jawaban:
E. Pelayanan publik yang efisien dan efektif

Pembahasan:

Pelayanan publik yang efisien dan efektif adalah prinsip demokrasi yang penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'.

#19 - TWK Benar (+5)

Dalam konteks penerapan sila ke-5 Pancasila, 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membeda-bedakan antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau sosial-ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip:

Jawaban Anda:
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban:
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembahasan:

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah prinsip yang terkait dengan sila ke-5 Pancasila. Hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara dengan penuh rasa tanggung jawab'.

#20 - TWK Benar (+5)

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sila ke-5 Pancasila yang menegaskan tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung makna bahwa...

Jawaban Anda:
A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat

Kunci Jawaban:
A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat

Pembahasan:

Sila ke-5 Pancasila menegaskan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan dan kemakmuran.

#21 - TWK Salah (0)

Dalam konteks sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia, apa yang dimaksud dengan 'kesatuan'?

Jawaban Anda:
D. Kesatuan dalam kebhinekaan

Kunci Jawaban:
C. Kesatuan dalam keanekaragaman

Pembahasan:

Kesatuan dalam sila ke-3 Pancasila mengacu pada kesatuan dalam keanekaragaman, yang berarti menghargai dan menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara masyarakat Indonesia, namun tetap bersatu dalam satu kesatuan bangsa.

#22 - TWK Benar (+5)

Dalam konteks penerapan sila ke-4 Pancasila, 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan', pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil merupakan hasil dari proses musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan:

Jawaban Anda:
E. Pemilihan umum yang bebas dan adil

Kunci Jawaban:
E. Pemilihan umum yang bebas dan adil

Pembahasan:

Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah prinsip demokrasi yang penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar ini'.

#23 - TWK Benar (+5)

Dalam pengamalan sila ke-5 Pancasila, 'Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia', upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui:

Jawaban Anda:
A. Pengembangan program-program sosial yang berbasis pada kebutuhan masyarakat

Kunci Jawaban:
A. Pengembangan program-program sosial yang berbasis pada kebutuhan masyarakat

Pembahasan:

Pengembangan program-program sosial yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk pengamalan sila ke-5 Pancasila.

#24 - TWK Benar (+5)

Pasal 28E UUD 1945 menentukan bahwa 'Identitas bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila'. Ini menegaskan bahwa:

Jawaban Anda:
A. Pancasila sebagai dasar negara

Kunci Jawaban:
A. Pancasila sebagai dasar negara

Pembahasan:

Pasal 28E UUD 1945 menegaskan Pancasila sebagai identitas bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, yang berarti Pancasila merupakan dasar negara.

#25 - TWK Benar (+5)

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan:

Jawaban Anda:
E. Pelayanan publik yang efisien dan efektif

Kunci Jawaban:
E. Pelayanan publik yang efisien dan efektif

Pembahasan:

Pelayanan publik yang efisien dan efektif adalah prinsip demokrasi yang penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang'.

#26 - TWK Benar (+5)

Sila ke-3 Pancasila yang berbunyi 'Persatuan Indonesia' menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks ini, upaya untuk mewujudkan persatuan Indonesia dapat dilakukan melalui?

Jawaban Anda:
E. Semua jawaban di atas

Kunci Jawaban:
E. Semua jawaban di atas

Pembahasan:

Upaya untuk mewujudkan persatuan Indonesia dapat dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengembangan ekonomi yang merata, pemeliharaan dan pengembangan budaya daerah, pembangunan infrastruktur yang merata, dan pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan.

#27 - TWK Salah (0)

Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwa 'Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan'. Ini merupakan implementasi dari:

Jawaban Anda:
B. Sila ke-5 Pancasila, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban:
C. Prinsip persamaan hak dalam bidang pendidikan

Pembahasan:

Pasal 31 UUD 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan, yang merupakan prinsip persamaan hak dalam bidang pendidikan.

#28 - TWK Benar (+5)

Dalam UUD 1945 Pasal 34 disebutkan bahwa 'Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara'. Hal ini merupakan implementasi dari sila...

Jawaban Anda:
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kunci Jawaban:
E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pembahasan:

Pasal 34 UUD 1945 menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar, yang merupakan implementasi dari sila ke-5 Pancasila, yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

#29 - TWK Benar (+5)

Dalam konteks penerapan sila ke-1 Pancasila, 'Ketuhanan yang Maha Esa', pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil tidak membeda-bedakan antara kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan latar belakang etnis, agama, atau sosial-ekonomi. Hal ini sesuai dengan prinsip:

Jawaban Anda:
A. Penghargaan terhadap keanekaragaman budaya

Kunci Jawaban:
A. Penghargaan terhadap keanekaragaman budaya

Pembahasan:

Penghargaan terhadap keanekaragaman budaya adalah prinsip yang terkait dengan sila ke-1 Pancasila. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu'.

#30 - TWK Benar (+5)

Dalam konteks penerapan sila ke-4 Pancasila, 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan/perwakilan', pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diambil merupakan hasil dari proses musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah harus memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi yang terkait dengan:

Jawaban Anda:
E. Pemilihan umum yang bebas dan adil

Kunci Jawaban:
E. Pemilihan umum yang bebas dan adil

Pembahasan:

Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah prinsip demokrasi yang penting untuk memastikan bahwa kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu lembaga saja. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar ini'.

HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR

Dina

120

0

0

120

Analisis & Pembahasan Soal